Detakborneopost.com, KUTIM – Baru saja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menggelar hearing bersama Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terkait sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang sempat menuai polemik antara pihak sekolahan dan orang tua murid terkait banyaknya calon peserta didik baru tidak lolos masuk disekolah favoritnya.
Sebagian perwakilan sekolah dihadapan para anggota DPRD yang terlibat pada pelaksanaan hearing tersebut menjelaskan adanya peserta didik baru yang tidak dapat tertampung dikarenakan minimnya ruang kelas. Untuk itu pasca pembahasan hearing tersebut secara terpisah Anggota Komisi C DPRD Kutim Yusuf T Silambi meminta pihak sekolah jenjang SMA/SMK Negeri untuk memanfaatkan gedung atau ruang kosong di Sangatta untuk menampung siswa baru.
Menurutnya, di Kota Sangatta banyak gedung kosong yang pemanfaatannya kurang baik milik pemerintah maupun milik swasta khususnya PT Kaltim Prima Coal (KPC).
Pemanfaatan gedung merupakan solusi lain, selain penggunaan tenda sebagai kelas sementara siswa baru. Kami tawarkan gunakan gedung kosong baik milik pemerintah ataupun KPC. “Di Sangatta banyak gedung yang bisa dimanfaatkan untuk itu. Jika menggunakan tenda itu kurang etis,” kata Yusuf T Silambi.
Ia mengatakan pihaknya siap memfasilitasi pihak sekolah ke pemerintah maupun ke PT KPC untuk meminjam sementara gedung-gedung kosong. “Kami siap membantu untuk bertemu dinas terkait. Untuk KPC saya bisa fasilitasi bertemu dengan manajemennya,” ujarnya.
Ia mendesak pihak sekolah dan komite untuk mengajukan penambahan ruang kelas baru di SMA/SMK Negeri, sebab sebagian besar masyarakat Sangatta lebih berminat mengenyam pendidikan di sekolah negeri ketimbang swasta. “Alasannya karena sekolah gratis, kalau di swasta harus berbayar,” tutur Yusuf Silambi.
Lebih lanjut Yusuf Silambi mengatakan dengan peningkatan jumlah penduduk, kebutuhan ruang kelas atau sekolah baru di era sekarang sangat dinamis.(adv/dprd/kutim)