Detakborneopost.com, KUTIM – Menanggapi beragam kritik dan saran kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) melalui masukan dari segenap pandangan umum fraksi-fraksi dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim ) mengenai Nota Pemerintah mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Kutim 2023, maka dalam hal ini Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim), DR H Kasmidi Bulang ST MM menegaskan mewakili Pemkab Kutim tidak alergi akan kritik
“Kita (Pemkab Kutim) tidak antipati (rasa ketidaksukaan) terhadap kritik dan masukan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi di dewan kepada pemerintah daerah, mengenai kebijakan yang langsung berkaitan dengan kepentingan masyarakat,” terang Wabup Kasmidi Bulang, usai mengikuti Rapat Paripurna ke 28 dengan agenda mendengar Pemandangan Fraksi-Fraksi mengenai Nota Pemerintah mengenai Raperda Anggaran Perubahan tahun 2023 di Ruang Sidang Utama, DPRD Kutim, Selasa sore (05/9/2023).
“Ya mereka (anggota DPRD) kan cermin dan penjabaran dari suara yang berasal dari masyarakat, yang dibawa oleh partai politik yang ada di lembaga Legislatif, ” ujar Kasmidi Bulang.
Ungkapan itu disampaikan Wabup Kasmidi Bulang, menanggapi kritikan yang disampaikan oleh mayoritas Fraksi di DPRD Kutim terkait masih minimnya progres penyerapan anggaran yang masih rendah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah (PD).
“Ini (kritikan) juga menjadi vitamin bagi kami (Pemkab Kutim) untuk terus berbenah. Termasuk dalam rapat paripurna mengenai pemandangan Fraksi seperti ini, harusnya ada perwakilan dari masing-masing Dinas bisa hadir untuk langsung mendengar,” tegasnya.
Mengenai itu, Ia menybut, akan langsung memimpin rapat untuk mengevaluasi mengenai tingkat kehadiran PD saat berlangsung Rapat Paripurna. Yang masih sangat terbilang kurang kehadirannya pasa saat Paripurna. Lebih lanjut ia mengaku, akan melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada Bupati Ardiansyah Sulaiman, agar bisa segera ditindaklanjuti.
“Dengan adanya kemampuan anggaran yang kita miliki saat ini, sudah seharusnya kita (pemerintah) menjaga komunikasi dan silaturahmi dengan baik dengan mereka (DPRD) jangan sampai audah disahkan kita langsung meninggalkan kebersamaan ini,” imbuhnya.(adv/Diskominfo Staper Kutim)