KUTAI TIMUR, DETAK BORNEO POST – Sobirin pertanyakan legalitas Pertamini. Menjamurnya Pom Mini (Pertamini) di Kota Sangatta, menjadi perhatian khusus anggota DPRD dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sobirin Bagus.
Pertamini diduga dari sekian banyak penyebab terjadinya kelangkaan Bahan Bakar Minyak di Kabupaten Kutai Timur.
Keresahan yang sama diungkap Anggota DPRD Kutai Timur, Sobirin Bagus saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat di Ruang Hearing, Kantor Sekretariat DPRD Kutai Timur, Kawasan Pemerintahan Bukit Pelangi.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa tersebut menanyakan terkait dasar penentuan harga pada Pertamini dan sumber distribusi BBM yang didapatkan.
“Kalau SPBU jelas harganya sudah ditentukan oleh pemerintah, distribusi BBMnya juga jelas. Lalu Pom Mini ini bagaimana ketentuan harga dan dari mana didapatkan BBMnya?,” ujarnya, Kamis (7/10/2021).
Persoalan distribusi BBM ini akan semakin pelik ketika ternyata Pertamini mendapatkan BBM dengan cara ilegal yakni mengetap dari SPBU.
Selain melanggar aturan yang berlaku, Pertamini bisa menjadi salah satu penyebab adanya kelangkaan BBM karena adanya pembelian dalam jumlah besar untuk kemudian dijual kembali dengan harga yang lebih mahal.
Menurut Sobirin, kelangkaan BBM ini juga menghambat perputaran ekonomi di Kabupaten Kutai Timur karena sektor distribusi harus mengalami keterlambatan.
“Ekspedisi jadi menghabiskan waktunya untuk mengantri bahan bakar sehingga saya merasakan terjadinya kelambatan perputaran ekonomi di Kutai Timur,” ujarnya.
Untuk itu, ia meminta agar pihak yang berwenang dapat meningkatkan pengawasan terhadap tempat-tempat pendistribusian BBM, guna memastikan penyaluran berjalan sebagaimana mestinya.
Takaran penjualan juga harus disesuaikan dengan kapasitas kendaraan bermotor, guna mengantisipasi adanya oknum nakal yang mau meraup keuntungan lebih dari penjualan BBM secara ilegal.
“Kalau kendaraan kapasitas bahan bakarnya 50 liter, maka diisi 50 liter. Jangan diisi sampai 200 liter,” tutupnya.
