Keterangan foto: Produksi Kakao di Kutim, menurut Bupati H Ardiansyah Sulaiman sangat menjanjikan menopang perekonomian
Detakborneopost.com, Kutai Timur – Komoditas kakao menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menggarap investasi berkelanjutan pada komoditi tersebut
“Kakao bukan sekadar komoditas. Itu adalah peluang investasi berkelanjutan,” terang Bupati Kutai Timur drs H Ardiansyah Sulaiman M.Si, saat diwawancarai Selasa (2/12) 2025.
Potensnsi kakao lanjutnya, telah masuk dalam daftar investasi unggulan yang dipromosikan kepada calon-calon investor, baik dari dalam maupun luar negeri.
Bupati menegaskan, dalam hal ini, pemerintah daerah memprioritaskan model industri berbasis padat karya untuk pengembangan komoditas sektor perkebunan itu.
“Fokus kami adalah mendorong industri pengolahan yang berbasis padat karya, bukan padat modal,” kata Ardiansyah.
Tujuannya, sebaran manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh para petani dan masyarakat lokal.
Saat ini, produksi biji kakao dari sentra di sekitar Kecamatan Karangan, Kaubun, hingga Busang mencapai 1.400 ton per tahun.
Salah satu wilayah yang memiliki potensi besar adalah Desa Pengadan Baru di Kecamatan Kaubun.
Saat dihubungi via ponsel, dihari yang sama Kepala Desa Pengadan Baru, Rahman menyambut positif fokus pemerintah daerah tersebut. Dia memaparkan, Kelompok Tani Kakao Sejahtera di desanya mengelola lahan potensial seluas 560 hektare.
“Dari luas itu, sekitar 200 hektare telah melalui proses pembersihan lahan,” ujar Rahman.
Sedangkan lahan yang sudah ditanami bibit kakao mencapai kurang lebih 170 hektare.
Dia menyebutkan kendala utama adalah keterbatasan bibit untuk menanami sisa lahan yang telah siap.Tantangan lain yang dihadapi para petani adalah peralatan yang minim untuk mengolah biji kakao hasil panen.
“Terkait mengenai investor, sebenarnya peralatan itu yang kami tunggu-tunggu dan harapkan,” bebernya.
Menurut Rahman, kehadiran investor diyakini mampu mengatasi keterbatasan permodalan yang selama ini menjadi kendala utama
Sebab, dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk menyokong pengolahan panen kakao masih terbatas.
“Harapan kami ke depan adalah adanya pendampingan, baik di lapangan, pengembangan SDM, maupun permodalan,” tuturnya.
Langkah itu bertujuan agar nilai tambah dari hasil olahan kakao dapat secara signifikan meningkatkan perekonomian masyarakat petani setempat.(adv/Diskominfo Staper Kutim)