Detakborneopost.com,SANGATTA – Masih menjadi perhatian khusus dan keseriusan anggota Dewan Perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat (Kutim) Keterlambatan pembayaran gaji honorer TK2D dan P3K dilingkungan pemerintah kabupaten Kutim.
Saat di wawancarai via handphone terkait masalah honorer TK2D dan P3K, anggota Komisi B DPRD Kutim, sering kali menerima keluahan dari masyarakat dan para honorer yang gaji belum terbayarkan. “Ini menjadi miris. Karena disisi lain ada sendiri bagian yang menangani ini, tapi masih aja sering telat, bahkan sering dirapel tiga bulan,” ungkap Faizal Rachman. Sabtu (17/06/2023)
“Politisi dari partai PDI Perjuangan mengatakan kalau teman-teman juga pengen gajinya per bulan. Ini tentu menjadi perhatian bersama dan kami meminta ini bisa menjadi perhatian Pemkab Kutim
Ia juga mengkhawatirkan keterlambatan pembayaran gaji, dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja honorer. “Kita sudah bertemu dan rapatkan ini, dan saya minta jangan sampai kejadian seperti berulang terus. Kan jadinya jalan ditempat, “tegas faizal
Adapun temuan terakait tenaga honorer kesehatan yakni bidan di Kecamatan Bengalon, belum menerima gaji selama enam bulan, Faizal menekankan perlu menjadi evaluasi bersama sehingga kejadian ini tidak berlarut-larut dan menjadi bomerang bagi pemerintah.
“Kita harus tindaklanjuti, dimana masalahnya. Kalau bidan apa status dia, apa P3K atau TK2D. kalau TK2D harusnya tidakkan. Ini menjadi perhatian, karena TK2D kita selalu terlambat menerima honor sehingga menjadi kebiasaan, kan ini ngga baik,” beber Faizal Rachman.
“Saya tegaskan tadi, kalau masalah gaji jangan terlambatlah. Kan ini menjadi kebutuhan bagi honorer kita. Dia (honorer) butuh makan dan minim dari gaji, kalau telah dibayar bagaimana mereka dapat bertahan hidup,” tutup Faizal Rachman. (adv/dprd/kutim)