Detakborneopost.com, KUTIM – Pasca menghadiri Rapat Paripuran terkait Pandangan umum terhadap Nota Penjelasan Pemerintah mengenai Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2024 yang berlangsung di Sekretariat DPRD Kutai Timur (Kutim), secara terpisah saat di wawancarai Wakil Bupati Kutim DR H Kasmidi Bulang ST MM, Kamis (20/7/2023) akan mendorong percepatan pembangunan yang menjadi kebutuhan masyarakat.
“Sangat luar biasa sekali APBD Kutim ditahun 2023 saja mendapatkan Rp 5,9 triliun ditambah anggaran tahun jamak 1,3 triliun, di APBD 2024 Rp 8, 1 triliun,” terang Kasmidi Bulang..
Kasmidi Bulang menegaskan untuk itu meminta para kontraktor yang akan mengerjakan paket – paket lelang pemerintahan harus maksimal dalam proses pengerjaan pembangunannya. “Segala sesuatunya baik bahan material harus dipersiapkan terlebih dahulu, tidak ada lagi alasan menunggu material seperti tahun-tahun lalu,” jelas Kasmidi Bulang.
Kasmidi Bulang menegaskan seperti halnya saja di tahun 2020 lalu APBD Kutim yakni Rp 3,8 triliun, tahun 2023 5, 9 triliun, tambahan tahun jamak Rp 1,3 triliun sementara memasuki akhir awal tahun 2024 bertambah Rp 8 triliun.
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2023 sebesar Rp 5,9 triliun, dan di Tahun 2024 justru dinaikkan menjadi Rp. 8,1 triliun sementara pada tahun anggaran perubahan ada tambahan lagi menjadi Rp 2 triliun.
Media menanyakan kepada Wabup Kasmidi Bulang akankan silfa kembali terjadi seperti di tahun 2022 ? “Yah kita tidak bisa memungkiri silfa pastilah terjadi, maka nya pada perubahan bertambah menjadi Rp 2 triliun akan tetapi kita akan berupaya meminimalisir terjadinya silfa agar jumlahnya tidak kembali mengalami peningkatan signifikan,” tutur orang nomor duanya di Pemkab Kutim.
Ia mengungkapkan silfa yang terjadi tahun lalu dipicu keterlambatan pemerintah pusat mentransfer ke daerah. “Untuk itu sekarang kami intens merancang program – program dan mengkebut pelaksanaannya,” tutup Kasmidi Bulang. (adv/Diskominfo Staper Kutim)