Detakborneopost.com, KUTIM – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memperjuangkan pemerataan status akreditasi di semua sekolah yang ada di Kutim.
Untuk itu sejauh ini Disdikbud Kutim turut berkoordinasi dengan Balai Akreditasi Nasional (BAN) agar dapat ditambah jatah kuotanya.
“Akreditasi sekolah itu pakai kuota. Karena itu, tahun ini kami minta ke BAN agar Disdik Kutim diberikan tambahan kuota akreditasi. Harapanya, dalam dua tahun kami bisa menyelesaikan akreditasi semua sekolah di Kutim,” Kata Kadisdibud Kutim Mulyono, Selasa (25/7/2023).
Mulyono mengakui, dalam penilaian akreditasi, ada 35 indikator yang dinilai, namun terangkum dalam tiga kelompok utama . Kelompok pertama terkait dengan sisi tenaga pendidik mulai dari kepala sekolah, guru, harus ditingkatkan pendidikannya. Ini kami lakukan melalui Bimtek. Kemudian kelompok Sarana prasaran (Sapras), mulai dari ruang kelas, labotrarotium, UKS, WC dan berbagai fasilitas lainnya. Kemudian kelompok terakhir adalah lulusannya. Ini jelas terkait dengan kualitas lulusannya, yang bisa dilihat dari nilai lulusan.“point pendukung tersebutlah yang dipotret, diberikan nilai dengan masing-masing skor. Jika nilai skor keseluruhan dapat nilai 91-100, akan mendapat akreditasi A, sementara nilai total 81-90 akan mendapat akreditasi B,” Ucap Kadisdikbud Kutim.
Menurut Kadisdikbud Kutim saat ini di sekolah-sekolah sendiri sedang dilakukan persiapan, apa yang akan dinilai. Ini dilakukan agar ketika dilakukan penilaian, bisa mendapat nilai yang bagus, tidak malu maluin. “Makanya pengawas kami minta program mereka, mulai dari sosialisasi, pendampingan, monitoring evaluasi terkait dengan penilaian tiga kelompok penilaian tersebut, mulau tenaga pendidik, sapras hingga lulusanya,” jelas Muyono.
Untuk itu, Mulyono menegaskan dalam hal ini Disdik pada tahun 2023 akan mulai memfokuskan anggaran untuk persiapan akreditasi. Ini Butuh anggaran yang sangat besar. Karena itu, program penunjang, yang tidak terkait langsung akreditasi, untuk sementara dipinggirkan.“Sejak kami menjabat, kami langsung melakukan pemutahiran data ke semua sekolah, mulai dari TK hingga SMP. Ini dilakukan untuk mendengar langsung apa keluhan masing-masing sekolah. Apa yang mereka butuhkan. Untuk mendata kondisi akreditas. Jadi kami sudah punya data, karena itu sekarang sudah punya judul. Jadi berapapun anggaran dikasikan ke Disdikbud, tidak masalah, karena sudah punya judul, tinggal dikerjakan, kalau ada anggaran,” tutupnya. (adv/Diskominfo Staper Kutim)