Detakborneopost.com, KUTIM – Beragam bentuk program pembangunan harus memperhatikan melalui berbagai pertimbangannya dari segala aspek.
Hal ini pulalah yang ditekankan oleh salah satu Perwakilan Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya (Gerindra), David Rante.
Yang mana David Rante menyampaikan sejumlah hal yang disoroti. Pertama, nota pengantar pemerintah terdapat penambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sangat signifikan.
“Dari Rp5,9 trilun menjadi Rp 8 triliun lebih,” ucapnya di Ruang Paripurna.
Karena itu, pihaknya meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim menyusun langkah-langkah yang konkret dan strategis. Mulai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban APBD 2024 mendatang.
Kedua, meminta pelaksanaan APBD 2023 mesti secepatnya direalisasikan agar menghindari timbulnya masalah yang berpotensi jadi hambatan program pembangunan.
“Mudah-mudahan bulan Juli ini sudah bisa direalisasikan,” harapnya.
Ketiga, mendorong pemerintah agar dalam merumuskan kebijakan publik mesti memperhatikan nilai optimalisasi. Ditambah lagi realisasi belanja APBD 2023 harus dilakukan percepatan serapan.
Kata dia, pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS). Pada sisi pendapatan dan belanja fraksinya meminta agar dokumen KUA dan PPAS lebih detail agar para legislator dapat mencermatinya.
“Semoga dapat jadi masukan dan bermanfaat bagi peningkatan kinerja pemerintah serta jadi bagian dalam perwujudan amanat kita,” tutup David Rante.(adv/dprd/kutim)