Detakborneopost.com, KUTIM – Belum maksimal terserap anggaran Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) yang belum maksimal hingga pertengahan triwulan ke-2 atau memasuki pertengahan tahun 2023 turut disoroti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Faizal Rachman Ia menyebutkan APBD Kutim baik berasal dari dana transfer pusat maupun pendapatan asli daerah (PAD) yang tercatat masuk kas daerah pada APBD 2023 sebesar Rp2,1 triliun, sementara perealisasian belanja modal baru Rp700 miliar lebih. “Dengan artian dana kita surplus di APBD,” ujar Faizal di Sekretariat DPRD Kutim, Senin (29/5/2023). Surplus APBD menandakan jika anggaran belanja modal masih mengendap di kas daerah. Faisal Rahman pun memprediksi besar anggaran yang belum terserap tersebut tembus Rp1 triliun lebih. “Sekarang sudah bulan enam, anggaran masih cukup besar yang belum terserap. Sementara sebentar lagi masuk perubahan,” kata Faizal. Menurutnya masih numpuknya anggaran di kas daerah disebabkan kurang matangnya perencanaan oleh pemerintah kabupaten, meski secara fisik program pembangunan sudah berjalan. “Kalau pelelangan dan pengerjaan mulai Februari 2023, saya rasa anggaran di kas daerah tidak sebesar ini dan serapannya pun menurut saya lebih 50 persen,” terangnya. Meski demikian pihaknya berharap pemerintah kabupaten dapat melakukan percepatan penyerapan anggaran secara maksimal di semester pertama tahun ini. Ia meminta seluruh OPD (organisasi perangkat daerah) di lingkungan Pemkab Kutim untuk gerak cepat, sehingga realisasi serapan APBD 2023 hingga akhir tahun dapat terpenuhi. OPD di lingkungan pemerintah kabupaten, untuk segera melaksanakan kegiatan yang sudah ada dalam APBD 2023, tegas Faizal jangan sampai menumpuk pada akhir tahun dan serapan anggaran lambat. “Kita tunggu pelaporan penyerahan anggaran di awal Juli 2023, baru kita evaluasi,” tandasnya.(adv/dprd/kutim)