Detakborneopost.com, KUTIM – Untuk dapat terkoneksi langsung dengan data penyerapan tenaga kerja yang disinkronisasikan dengan janji politik pasangan Kepala Daerah, yakni Bupati Kutai Timur (Kutim), Drs H., Ardiansyah Sulaiman., M.Si bersama Wabupnya DR H. Kasmidi Bulang, ST
, MM bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertans) Kutim sukses meluncurkan program portal digital.
Terkait akan hal itu, maka media mewawancarai Bupati Kutim, Ardiansyah. “Dengan adanya portal digital seputar informasi lowongan kerja, dimana semua perusahan wajib masuk, menyampaikan setiap lowongan kerja, termasuk capaian serapan tenaga kerja setiap saat. Sehingga data serapan tenaga kerja, bisa terpantau secara update dan detail,” terangnya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kutim, Sudirman Latief di waktu yang sama mengungkapkan adanya penerapan sistem portal digital,dimana semua perusahaan yang beroperasi di Kutim, termasuk Usaha Kecil Menengah (UMK), wajib membuka lowongan kerja secara online di portal Lowongan Kerja Disnaker, termasuk melaporkan perkembangan penerimaan tenaga kerja yang mereka lakukan agar kami mengetahui serapan tenaga kerja secara detail,” terangnya.
Dijelaskannya, digitalisasi penerimaan tenaga kerja seperti ini dilakukan karena selama ini Disnaker tidak bisa memantau dengan detail penerimaan lapangan kerja yang dilakukan setiao perusahan di Kutim. Karena itu, Disnaker tidak pernah mengetahui secara pasti baik penerimaan tenaga kerja di perusahan, sehingga secarapan tenaga kerja juga tidak diketahui dengan pasti berapa jumlahnya.
“dengan sistem ini, kini mulai melihat berapa perkembangan serapan tenaga kerja di Kutim. Dimana dari periode 2021, hingga kini telah terserap 12400 tenaga kerja. Itupun mungkin masih ada yang belum terdata, karea pihaknya baru melakukan verifikasi di beberapa perusahan yang ada di Kutim, dan mendapatkan data seperti itu,” kata Sudirman Latief.
Sudirman Latief menyembutkan, misalnya ambil contoh di perusahaan Indekxim yang tercatat memang hanya 500 tenaga kerja. Namun di Supkontraktornya, ternyata ada 5000 orang tenaga kerja. “Jadi banyak sekali yang tidak terdata. Tapi setelah dilakukan verifikasi, hingga ke Supkontraktornya, ternata banyak serapa tenaga kerja yang tidak terdata. Karena itu, kami optimis sebenarnya, tenaga kerja terserap, jauh lebih besar dari data yang ada,” bebernya.
Dirinya mengungkapkan selain melakukan pendataan secara online, disnaker juga ingin melakukan singkronisasi pelaksanaan Perda Kependudukan dan Perda Keternagakerjaan. Dimana Perda kependudukan menyatakan orang yang bermukin selama setahun di Kutim, harus ber KTP di Kutim. Sementara di Perda ketenagakerhaan, disebutkan orang yang sudah ber KTP Kutim, itu dianggap sebagai tenaga kerja lokal.
“kami melihat banyak yang kerja di Kutim, namun belum memiliki KTP Kutim. karena itu kami ingin dua perda ini berjalan beriringan, sehingga semua pekerja di Kutim, harus memiliki KTP Kutim, sehingga serapan tenaga kerja, bisa terlihat jelas jumlahnya berapa. Karena kalau masih KTP luar, bekerja di Kutim, tidak masuk dalam data penerimaan tenag kerja lokal, karena masih KTP luar,” tutup Sudirman Latief.(adv/Diskominfo Staper Kutim)