keterangan foto : Silpa terbesar terjadi di Disdikbud Kutim, menjadi atensi bagi anggota DPRD Kutim, Yan Ipui
Detakborneo.com, Kutai Timur – Lambannya serapan Anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kutai Timur, kurang terserap maksimal sehingga memicu terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa)
Hal ini rupanya mengundang keprihatinan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Yan Ipui
Saat diwawancarai Selasa (3/12/2024), ia menyoroti terkait Disdikbud Kutim menjadi penyumbang terbesar Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) sebesar Rp 300 miliar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutim 2023.
“Tahun kemarin kita punya Silpa Rp 300 miliar di Dinas Pendidikan, nah kayaknya tahun bakal ada lagi Silpa. Karena saat ini sudah akhir tahun baru terserap beberapa persen saja,” terang Yan Ipui
Anggota Komisi D DPRD Kutim itu menilai, Dinas Pendidikan perlu dilakukan evaluasi, sehingga tidak lagi menjadi penyumbang Silpa terbesar dan semua anggarannya bisa diserap secara maksimal.
“Saya lihat ini, Dinas Pendidikan perlu dilakukan evaluasi. Dengan kemampuan mereka mengelola anggaran saya rasa tidak maksimal,” tegasnya.
Legislator Partai Gerindra itu menegaskan sangat menyayangkan jika hal itu terus dibiarkan, karena akan berdampak pada tidak maksimalnya pengelolaan anggaran dan menghasilkan Silpa yang lebih besar lagi.
“Sangat di sayangkan kalau ini tidak segera dilakukan evaluasi, karena dampaknya akan terus menambah Silpa yang ada dan itu akan sangat merugikan masyarakat kita,” tegasnya.
Ia berharap Pemerintah Daerah segera melakukan evaluasi terhadap Dinas Pendidikan Kutim, utamanya dalam penyerapan dan pengelolaan anggaran.
“Kita harap pemerintah bisa lakukan evaluasi hal itu, karena jika tidak dilakukan, saya yakin dari tahun ke tahun Silpa pasti akan terus ada di Dinas Pendidikan dan jumlahnya juga pasti akan terus bertambah,” tutup Yan Ipui. (tim/adv/dprdkutim)