Detakborneopost.com,SANGATTA – Kabar Terbaru Dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (PEMKAB KUTIM) Rapat Internal Di Hotel Aston Samarinda Menyangkut Pengendalian Operasional Kegiatan (RADALOK) Tahun Anggaran 2023, Yang Menjadi Sorotan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim Dari Fraksi PPP Hepnie
“Ini tidak etis, kok bisa rapat internal pemerintah diluar daerah. Kami DPRD sekalipun tidak pernah rapat internal di luar. Kita selalu mengadakan rapat di kantor,” kata Hepnie kepada awak media, Selasa (27/6/2023).
Untuk rapat internal seharusnya pemerintah daerah lebih bisa memanfaatkan gedung milik daerah. Ia menyebutkan fasilitas gedung Pemkab Kutim sangat mampu menampung kegiatan pemerintah sehingga tidak keluar daerah jadi alternatif.
Lebih lanjut ia juga mengatakan, bahwa saat ini Pansus Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kutim 2022 tengah membahas terkait laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK sehingga dalam pertanggungjawabannya kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus hadir menjelaskan terkait temuan-temuan dan catatan BPK.
Namun sangat disayangkan, beberapa agenda pertemuan Pansus dengan sejumlah OPD, kepala dinas banyak hadir dan terlibat, sementara Pimpinan DPRD Kutim memberikan batas waktu cukup singkat menyelesaikan pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kutim 2022.
“Kita butuh kepala OPD untuk hadir, tapi tidak ada yang hadir, bagaimana kita bisa percepatan pembahasan raperda ini,” Tegas Hepnie.
Menurutnya jika rapat internal Pemkab Kutim di lakukan sebaliknya yakni dilaksanakan di Kota Sangatta, maka dalam pembahasan Pansus kepala OPD bisa hadir mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan anggaran tahun 2022.
Sementara itu tanggapan terkait Bimtek, ia mengatakan bahwa pihaknya tidak berkeberatan jika Bimtek dilakukan diluar daerah, karena perlu diakui tidak semua narasumber atau pemateri dapat hadir di Sangatta karena jarak dan jangkauan yang cukup jauh
“Jadi wajar saja jika kita yang ke luar daerah,” tutupnya.(adv/dprd kutim)