Detakborneopost.com, KUTIM – Baru saja Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Joni., S.Sos, Wakil Ketua I DPRD Kutim Asti Mazar Bulang menggelar hearing terkait rapat koordinasi (Rakor) terkait percepatan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 dengan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD).
Kegiatan yang digelar di Ruang Hearing, Kantor DPRD Kutim, Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta itu mengundang beberapa OPD teknis yang banyak memiliki paket pekerjaan langsung (PL) seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud).
Rakor percepatan penyerapan APBD 2023 itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kutim, Joni dan Wakil Ketua 1 DPRD Kutim, Asti Mazar.
Kepada awak media, Joni menyampaikan bahwa keterlambatan penyerapan anggaran disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang membidangi.
“Kalau DPRKP itu mereka harus melakukan tender konsolidasi dulu yang direkomendasikan BPK RI berdasarkan catatan LHP kemarin,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kutim, Asti Mazar Bulang menyampaikan kebanyakan lambannya penyerapan APBD 2023 ini disebabkan karena kurangnya SDM dimana untuk mendapat SDM yang bersertifikasi prosesnya juga agak panjang.
Selain itu, kemungkinan naiknya APBD 2023 ini juga menjadi pemicu lambannya dalam penyerapan APBD 2023.
“Kami akan lihat upayanya mereka (OPD terkait) dalam waktu satu bulan ini ya, nanti kalau belum maksimal kami panggil lagi,” tutupnya.(adv/dprd/kutim)