SAMARINDA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Administrasi Kecamatan untuk Triwulan III tahun 2024 pada Jumat (1/11/2024) di Room Oasis, Aston Hotel dan Convention. Rakor yang dihadiri oleh seluruh camat se-Kutim ini fokus pada evaluasi program kerja serta persiapan untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan program strategis lainnya yang akan menjadi prioritas hingga akhir tahun.
Pjs Bupati Kutim, Agus Hari Kesuma, yang membuka rakor tersebut, menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan momen penting untuk mengevaluasi capaian kinerja di tingkat kecamatan serta merumuskan langkah-langkah baru ke depan. “Rakor ini menjadi kesempatan untuk melihat hasil kerja dan menyiapkan langkah strategis untuk bulan November. Kita harus siap menghadapi pilkada dan memastikan stabilitas, terutama di wilayah perbatasan yang rawan konflik sosial,” ujar Agus.
Agus menekankan pentingnya stabilitas dan netralitas dalam menghadapi tahun politik, serta mengarahkan para camat untuk fokus pada penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang akurat dan pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS). Khususnya di Dusun Sidrap, yang berpotensi menimbulkan permasalahan administratif terkait pemilih ganda.
“Profesionalisme ASN harus tetap terjaga, jauh dari politik praktis,” tegas Agus.
Selain persiapan pilkada, Rakor juga membahas pembangunan fasilitas pendukung di area perbatasan. Pjs Bupati menugaskan Camat Teluk Pandan dan Camat Kombeng untuk melakukan survei lokasi yang direncanakan sebagai tempat pembangunan rest area di perbatasan Kutai Kartanegara dan Berau. Rest area ini akan memfasilitasi transportasi lintas wilayah dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang melintas.
Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Kutim, Trisno, menambahkan bahwa tujuan Rakor ini adalah untuk memperkuat sinergi antara pemerintah kabupaten dan kecamatan dalam mencapai target pembangunan. Ia juga menyebutkan bahwa koordinasi triwulanan ini penting untuk menyesuaikan strategi dengan dinamika yang berkembang di setiap kecamatan.
“Rakor ini bukan hanya untuk memastikan program berjalan, tetapi juga untuk menyelaraskan administrasi keuangan, yang sudah mencapai 60 persen dan ditargetkan 90 persen di akhir 2024,” ungkap Trisno. (Adv)
