DETAK BORNEO POST, Kutim – Pandangan umum tiap fraksi dalam nota pengantar rancangan kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) Pemkab Kutai Timur (Kutim), berlangsung Rabu (18/08/2021) pagi. Termasuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) diwakili Muhammad Ali.
Rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kutim Joni, turut dihadiri oleh Bupati Kutim H Ardiansyah Sulaiman, Wakil Ketua II DPRD Kutim Arfan, Sekwan dan diikuti sebanyak 24 Anggota Dewan dengan 16 orang Anggota Dewan hadir dan melalui media zoom 8 Orang Anggota Dewan, Forkopimda Kutim serta pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Kutim.
“Terkait pembangunan infrastruktur fisik, ataupun sapras dasar lainnya termasuk yang bersifat nonfisik Fraksi PPP berharap perencanaannya sesuai dengan spesifikasi. Dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan rencana serta pelaksanaan maupun pengawasan yang harus diperketat,” ucap Muhammad Ali.
Pada masa pandemi covid 19 trend ekonomi masih negatif bagi para pelaku UMKM dan tenaga kerja non-formal. Jangan sampai ini menjadi ledakan yang lebih besar lagi secara ekonomi kabupaten di masa depan yang sangat negatif.
“Untuk itu kami menyarankan pemerintah untuk mendata para pelaku UMKM dan tenaga kerja nonformal agar dapat diupayakan pemberian paket stimulus ekonomi dalam jangka waktu bertahap dari Pemkab Kabupaten Kutai Timur,” harapnya.
Pandemi Covid-19 yang belum bisa diketahui sampai kapan berakhir, pemerintah harus lebih serius dalam peningkatan PAD terlebih di masa pandemi melalui sumber-sumber pendapatan lainnya dari sektor non tambang sehingga di tahun kedepannya PAD kita semakin meningkat, yang dapat berimbas pada pembiayaan belanja daerah yang akan atau sudah diproyeksikan.
“Fraksi PPP DPRD Kabupaten Kutim menghimbau kepada eksekutif dalam tahun anggaran 2022 diharapkan juga ada program-program jaminan sosial untuk kesehatan ketenagakerjaan bagi masyarakat yang bekerja di sektor non-formal, yang bekerja di sektor formal sebagai salah satu bentuk untuk meminimalisir panjangnya mata rantai covid 19 di daerah kita,” ucapnya.
Lebihlanjut Ali menyampaikan kepada pemerintah agar serius memperhatikan ketersediaan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga kesehatan di instansi kesehatan milik pemerintah di KUA PPAS tahun anggaran 2022.
“Jangan sampai ada tenaga kesehatan yang disuruh perang sebagai garda terdepan lawan Covid-19 namun pemerintah tidak sigap dalam penyiapan penyediaan APD,” tegasnya. (ADV)
