Detakborneopost.com, KUTIM – Lambannya kinerja Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) dalam penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023, menjadi perhatian intens Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Asti Mazar.
Hal ini diungkapkan langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Kutim tersebut usai menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Dinas PU, Dinas Perkim dan Disdikbud Kutim, di Ruang Hearing DPRD Kutim, belum lama ini.
“Realisasi anggaran di dua dinas, khususnya Dinas PU dan Perkim itu lambat. Jadi kita minta sampaikan kendala apa yang terjadi sehingga lambatnya pengerjaan proyek fisik di dua dinas tersebut,” ucap Asti Mazar.
Politisi Partai Golkar tersebut mengungkapkan bahwa Disdikbud Kutim juga diundang untuk rakor menyampaikan kendalanya, tetapi Disdikbud Kutim proses pengerjaannya sudah berjalan.
“Kalau Untuk Dinas PU dan Perkim masih dalam proses administrasi dan ada dalam proses masih pengecekan survei lokasi,” ungkapnya.
Asti Mazar juga menjelaskan bahwa kendala yang paling utama dari Dinas PU dan Perkim adalah kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang menyebabkan teknis dilapangan, administrasi dan sebagainya menjadi terhambat.
“Dari PU dan Perkim jawabannya tetap sama, nah yang kami sampaikan tadi, kenapa tidak tambah SDM nya, sehingga sesuai dengan yang kita harapkan.ternyata memang ada prosedur yang harus bersertifikasi dan sebagainya,” jelasnya.
Menurutnya, adanya penambahan anggaran yang cukup besar ditahun 2023 ini, menjadi salah satu penyebab kurangnya SDM di dua dinas tersebut.
“Ternyata Dinas Perkim juga masih menunggu LHP dari BPK, sehingga proses pengerjaan Penunjukan Langsung (PL) itu, setelah LHP BPK dari bulan Mei lalu. Tetapi kami tetap meminta segera proses penyerapan anggaran dilakukan secepatnya,” pungkas Asti Mazar (adv/dprd/kutim)