Detakborneopost.com, KUTIM – Akhirnya kegelisahan ratusan sopir truk dibawah naungan Persatuan Truk Material Sangatta (Permata) ngeluruk ke DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengeluhkan langkanya Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar memicu antrian panjang disetiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang ada di Kutim.
Ratusan supir truk yang mendatangi kantor wakil rakyat Kutim itu langsung disambut oleh Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutim, Asti Mazar Bulang serta sejumlah wakil rakyat lainnya seperti Basti Sanggalangi dari Fraksi PAN, Novel Tyty Paembonan dari Gerindra serta Jimmy dari PKS.
Ketua Permata Anas mengatakan bahwa kelangkaan BBM yang dialami sejumlah sopir truk bukan hanya kali pertama namun sudah sering terjadi. Dirinya menduga ada oknum pengetap yang terorganisir. Ia bahkan mendapatkan secara langsung oknum pengetap yang sudah mengantri dari SPBU satu ke SPBU lainnya.
“Kejadian ini sempat terjadi, saya menemukan sendiri di lapangan oknum pengetap dan saya memotonya, dan ini memicu perkelahian,” sebut Anas.
Anas menambahkan gara-gara kelangkaan BBM jenis solar, sopir mengalami kerugian besar. Menurut dia, mereka yang rata-rata mengangkut material terganggu akan kelangkaan tersebut.
“Perlu diingat yang kami angkut adalah barang yang tentunya berpengaruh pada perekonomian di Kutim,” ungkap Anas
Pihaknya berharap adanya tindakan dari DPRD Kutim untuk mendorong pemerintah agar lebih tegas dalam persoalan pengetap BBM ini agar membuat aturan, jangan terkesan ada pembiaran.
“Kami semula hendak mogok atas kelangkaan tersebut, tapi kami urungkan karena akan merugikan banyak pihak. Oleh sebab itu kami berharap DPRD Kutim memperjuangkannya, selain masalah kelangkaan kami juga berharap kuota BBM untuk Kutim yang saat ini hanya 21 ton agar bisa ditambah seperti kuota pada 2021 lalu yakni 28 ton,” harap Anas.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kutim Asti Mazar mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi para sopir tersebut.
“Dari keputusan bersama nanti akan dibentuk tim terkait permasalahan ini. Tadi sudah ada dari pihak pemerintah yakni Disperindag serta Dinas PU serta kepolisian dan dari Pertamian sendiri agar nantinya membentuk tim dan menindaklanjuti kelapangan,” papar Asti.
Asti mengatakan masalah sopir truk harus segera dipecahkan. Jangan pakai lama dan berbelit apalagi sopir truk ini bisa dikatakan nadi perekonomian.
“Artinya untuk investasi dan pembangunan daerah, apalagi sopir truk ini merupakan nadi perekonomian Kutim. Jika tak terselesaikan tentunya akan terganggu,” terangnya.
“Pihaknya berharap kelangkaan ini segera berakhir dan tak adalagi laporan terkait maraknya pengetap ini.
“BPH Migas selaku pengawas pendistribusian migas Pertamina idealnya bekerjasama dengan polisi untuk mengawasi dan melakukan tindakan jika ada kebocoran dalam pendistribusian BBM,” imbuh Asti.(adv/dprd/kutim)