JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) mengungkapkan kesiapan untuk menghadapi Pilkada Serentak 2024 meskipun harus mengatasi tantangan geografis yang cukup signifikan. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Kabupaten Kutai Timur (Seskab Kutim), Rizali Hadi, setelah mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Rabu (20/11/2024).
“Distribusi logistik menjadi tantangan utama di wilayah terpencil seperti Sandaran. Kami bekerja sama dengan pemerintah setempat dan aparat keamanan agar logistik tiba tepat waktu,” jelas Rizali.
Pemkab Kutim juga telah merealisasikan anggaran untuk mendukung penyelenggaraan Pilkada. Dana ini dialokasikan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan aparat keamanan.
Terkait netralitas ASN, Rizali memastikan Pemkab terus mengedukasi para ASN untuk tidak menunjukkan keberpihakan, baik langsung maupun di media sosial.
“Netralitas ASN adalah hal mutlak. Pelanggaran akan dikenakan sanksi tegas,” katanya.
Pemkab Kutim juga berfokus pada peningkatan partisipasi pemilih, terutama di kalangan pemilih pemula. Rizali mengungkapkan bahwa pihaknya menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk sekolah-sekolah, untuk memberikan edukasi politik kepada generasi muda yang telah memasuki usia 17 tahun. “Kami berkomitmen menjadikan Pilkada 2024 di Kutai Timur sebagai ajang demokrasi yang damai dan inklusif,” ujarnya.
Dengan kesiapan logistik yang matang, pengawasan yang ketat, dan partisipasi masyarakat yang optimal, Rizali optimistis Pilkada Serentak 2024 di Kutai Timur akan berlangsung sukses tanpa hambatan berarti. (Adv)
