SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) secara resmi meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sebagai inovasi untuk meningkatkan tata kelola keuangan yang lebih transparan dan efisien. Sistem pembayaran non-tunai ini dirancang untuk mempermudah transaksi yang dilakukan oleh pimpinan perangkat daerah, terutama saat menjalankan tugas perjalanan dinas.
Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutim, Agus Hari Kesuma, menegaskan bahwa KKPD memungkinkan semua transaksi tercatat secara real-time, sehingga risiko penyalahgunaan anggaran dapat diminimalisir.
“Dengan KKPD, semua transaksi tercatat secara real-time dan dapat dipantau dengan mudah. Hal ini meningkatkan transparansi dan meminimalisir risiko penyalahgunaan anggaran,” ujarnya.
KKPD juga memudahkan pimpinan perangkat daerah dalam perjalanan dinas tanpa harus membawa uang tunai dalam jumlah besar. Semua kebutuhan selama perjalanan, seperti akomodasi, transportasi, dan konsumsi, dapat dibayar dengan mudah menggunakan KKPD.
“Sistem ini lebih efisien karena memangkas proses administrasi yang berbelit-belit. Tidak ada lagi proses pengajuan panjar dan reimbursement yang memakan waktu dan tenaga,” tambah Agus.
Penerapan KKPD ini sejalan dengan peraturan dari Kementerian Koordinator yang mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan sistem transaksi non-tunai. Agus Hari Kesuma optimis bahwa KKPD akan memberikan dampak positif pada pengelolaan keuangan daerah.
“Kami berharap KKPD dapat mewujudkan pengelolaan anggaran yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kutai Timur,” pungkasnya.
Dengan adanya KKPD, Pemkab Kutim selangkah lebih maju dalam menerapkan prinsip tata kelola keuangan yang baik dan modern. (Adv)
